Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) maksimal 30 persen dipastikan akan diumumkan setelah tanggal 23 Mei setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakin persiapan pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) benar-benar matang. Laporan akhir persiapan pelaksanaan pemberian BLT akan disampaikan ke Presiden pada 23 Mei 2008 setelah seluruh kartu BLT selesai dicetak pada 22 Mei 2008.

“BBM akan dinaikkan setalah Presiden puas dengan persiapan pemberian BLT,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, usai sidang kabinet paripurna selama sembilan jam di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (14/5) malam.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran. Rumah tangga sasaran terdiri dari keluarga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin yang jumlahnya disamakan dengan data tahun 2005, yaitu 19,1 juta keluarga. Inpres ditujukan ke sembilan menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, BPKP, BPS, Gubernur, Bupati, dan Walikota. BLT untuk rumah tangga sasaran akan berakhir pada 31 Desember 2008.

Mengenai angka 19,1 juta rumah tangga sasaran yang dipakai, Aburizal mengemukakan, data itu dua kali lebih besar dari jumlah rakyat miskin sesuai data BPS 2007 yaitu 36,7 juta orang. Jika satu rumah tangga berisi empat orang, jumlah yang akan terlindungi program BLT adalah 76,4 juta orang. “Yang akan diberi (BLT) lebih dari dua kali lipat orang miskin,” ujar Aburizal.

Aburizal mengemukakan, BLT merupakan satu dari sejumlah program perlindungan sosial dalam tiga kluster yang dibuat pemerintah setelah kenaikan BBM. Pemberian BBM dalam kluster pertama diibaratkan Aburizal sebagai “memberi ikan”. Kluster kedua “diajari mancing” dan kluster ketiga “diajari punya pancing dan perahu”.

Menteri Keuangan mengemukakan, dana BLT yang dianggarkan selama tujuh bulan sebesar 14,1 triliun untuk 19,1 juta rumah tangga dengan besaran Rp 100.000 per bulan. Sementara untuk program Raskin yang akan mencakup tambahan jumlah 12 juta buruh, PNS Golongan I/II, pegawai honorer, tamtama TNI dan Polri dianggarkan Rp 4,2 triliun.

“Kepercayaan belum pulih walau sejumlah langkah telah dan akan dilakukan pemerintah. Kenaikan harga BBM di bawah 30 persen akan mengembalikan semua skenario APBN 2008,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Mengenai penyaluran BLT, pemerintah belajar dari kelemahan pelaksanaan BLT 2005 seperti sosialisasi, pemberian kartu BLT, dan proses pengambilan uangnya. “Sepanjang mendapat kartu BLT, uang dijamin ada. Tidak perlu berbondong-bondong ke kantor pos pada hari H,” ujar Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.

Proses penyaluran BLT akan dimulai dengan permintaan Depsos ke Depkeu. Depkau akan mentransfer ke BRI. BRI akan mentransfer ke PT Pos. PT pos akan menyalurkannya ke masyarakay yang mendapat kartu BLT. “Dalam kartu akan ada kode sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Data pemerintah valid,” ujarnya.

Wisnu Nugroho A

Apa hubungan antara wacana kenaikan harga BBM dengan semangat jihad? Hubungan ini mungkin terkesan diada-adakan. Namun, saya akan mencoba mengaitkannya denga sebuah cerita, yang konon benar-benar pernah terjadi dalam sejarah kekhalifahan Islam.

Saya pernah membaca cerita itu di sebuah buku, tetapi mohon maaf, saya betul-betul lupa judul buku itu dan nama-nama tokoh dalam cerita itu. Namun, secara garis besar, saya ingat jalan ceritanya, dan cerita itu tampaknya relevan dalam mengkritisi cara pemerintah kita menangani krisis kenaikan harga BBM.

Alkisah, pada suatu masa, kekhalifahan sedang mengalami krisis yang amat berat. Perang dengan kerajaan-kerajaan tetangga membuat kondisi keuangan kekhalifahan morat-marit. Pasukan tidak punya persenjataan dan logistik yang memadai. Ekonomi negara juga menderita, dan rakyat menderita. Hal ini membuat sang khalifah, sebut saja namanya Nizar, prihatin. Ia pun mengumpulkan para menteri dan pembantunya, untuk membahas cara mengatasi situasi genting ini.

Dalam pertemuan itu, seorang menteri mengusulkan, agar rakyat dimintai sumbangan bagi pendanaan anggaran kekhalifahan, yang sangat kritis akibat perang berkepanjangan. Warga yang masih memiliki simpanan perak, emas, uang, atau kekayaan dalam bentruk lain, akan dimintai sumbangannya. Jika semua warga berpartisipasi, diyakini kondisi keuangan kekhalifahan akan pulih, bahkan bisa memenangkan perang melawan kerajaan-kerajaan tetangga.

Khalifah Nizar beranggapan, usulan itu sangat baik. Namun, untuk bisa terlaksana efektif, dia butuh dukungan ulama atau tokoh masyarakat, yang ucapannya akan dihormati dan dituruti rakyat. Nah, di kekhalifahan itu memang hidup seorang ulama besar, yang sebut saja namanya Abdullah. Meskipun hidup miskin dan sakit-sakitan, kredibilitas ulama besar ini sangat dihormati rakyat. Khalifah berharap, bisa meminta dukungan Abdullah, dalam bentuk fatwa atau seruan pada rakyat, untuk mendukung rencana pemerintah.

Maka dikirimlah utusan kepada Abdullah, dengan pesan khusus dari khalifah. Namun, setelah bertemu ulama tersebut, sang utusan balik ke khalifah dan mengatakan, ulama Abdullah tidak mau mendukung rencana pemerintah itu.

Khalifah Nizar kesal dan merasa penasaran. “Mengapa dia tak mau mendukung? Bukankah rencana ini sangat baik, demi menyelamatkan negara yang sedang dalam kondisi kritis, dan demi kejayaan agama kita?” Khalifah sekali lagi mengirim utusan, tapi si utusan itu pun kembali dengan jawaban yang sama. Beberapa kali hal itu terjadi, sehingga khalifah pun marah. Kali ini, ia memerintahkan prajuritnya untuk mendatangkan sang ulama secara paksa.

Abdullah pun akhirnya dihadirkan ke istana. Ternyata ulama yang sudah cukup berumur itu begitu tampak rapuh. Badannya kurus dan lemah. Tetapi, dalam sorot matanya tersimpan kekuatan batin yang luar biasa, melampaui ketahanan fisiknya.

Khalifah pun bertanya, “Hei, Abdullah! Mengapa kamu tidak mendukung rencana pemerintah? Padahal rencana ini sangat baik, demi untuk menyelamatkan kekhalifahan dan agama?”

Dengan bercucuran air mata, Abdullah menjawab: “Paduka yang mulia, saya menyadari sepenuhnya bahwa rencana itu memang benar untuk kepentingan negara dan agama. Setiap warga negara sudah sepatutnya mendukung rencana tersebut. Namun, penderitaan rakyat kita sudah sangat berat. Jika kita membebani rakyat lagi, dengan meminta mereka menyumbangkan sisa harta bendanya, maka itu seharusnya menjadi pilihan yang terakhir.”

“Saya percaya, rakyat pasti ikhlas dan bersedia menyumbangkan harta benda dan milik mereka yang berharga, untuk keselamatan negara dan agama. Tetapi, sebelum kita neminta rakyat berkorban, adalah lebih baik jika paduka, para menteri, para pejabat, dan semua yang lebih mampu dan
berkecukupan ini memberi contoh, dengan pengorbanan lebih dulu. Jika Anda semua sudah berkorban dengan sebenar-benarnya, dengan memberikan seluruh harta benda Anda, barulah Anda boleh meminta rakyat untuk berkorban. Para pemimpin harus memberi contoh dan teladan pada rakyatnya. Jika paduka melakukan hal ini, saya akan mendukung sepenuhnya titah paduka,” tutur Abdullah.

Khalifah Nizar merasa terguncang hatinya, dan menyadari bahwa kata-kata sang ulama itu memang benar adanya. Saking terharunya ia sampai menangis. Ia pun lalu memerintahkan para menteri dan pejabat negara, untuk menyumbangkan seluruh harta mereka untuk perjuangan. Khalifah juga rela menyerahkan harta miliknya yang berharga untuk kepentingan perjuangan.

Nah, kembali ke konteks Indonesia dan wacana kenaikan harga BBM. Saya bertanya: Sumbangan dan pengorbanan apakah yang sudah diberikan presiden, para menteri, para pejabat tinggi, anggota DPR, konglomerat dan pengusaha yang dekat dengan istana, para pengemplang dana BLBI, pejabat Pertamina dan BUMN lain yang bertaburan fasilitas, sebelum dengan mudahnya pemerintah meminta rakyat berkorban?

Jakarta, 13 Mei 2008

Laporan: Danang Fajar

Ribuan demonstran mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa memperingati 10 tahun Reformasi sekaligus demo menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan BBM, menutup aksinya dengan membakar foto Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Aksi yang digelar di depan Istana Presiden tersebut langsung disambut semprotan gas air mata oleh aparat polisi yang sudah mengawal mereka sejak pukul 10.00 WIB pagi tadi.

Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia dan elemen pemuda dan rakyat lainnya seperti dari “Front Rakyat Menggugat”.

Aparat polisi langsung menghalau mahasiswa yang sudah melakukan pembakaran terhadap simbol negara tersebut. Selain “dipukul” mundur, aparat juga sempat menyemprotkan gas air mata.

Hingga berita ini diturunkan, mahasiswa yang datang dari kampus-kampus di Jawa, Sumatera dan Sulawesi tersebut memilih untuk bertahan. Sejauh ini, polisi masih melakukan upaya persuasif untuk bisa membubarkan massa. Rencananya, mahasiswa tetap bergeming dan menginap di Istana Presiden menunggu SBY pulang dari Surabaya. iga

Ketua Pedoman Indonesia M Fadjroel Rachman menyatakan, lebih baik Susilo Bambang Yudhoyono dan M Jusuf Kalla mengundurkan diri. Atau setidak-tidaknya, mereka tidak usah mencalonkan diri pada Pemilu 2009 nanti.

Langkah serupa sebaiknya juga dilakukan generasi tua lainnya, seperti Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Wiranto, Amien Rais, Prabowo Subianto, maupun Sultan Hamengku Buwono X. “Agar kaum muda reformis dapat menyelesaikan seluruh agenda reformasi 1998,” kata Fadjroel, Senin (12/5) siang.

Menurut Fadjroel, 12 Mei merupakan peringatan 10 tahun reformasi. Pemerintahan Yudhoyono-Kalla dinilai telah gagal menjalankan amanat reformasi. SBY-JK gagal menyejahterakan rakyat, malah menambah kemiskinan dan ketimpangan sosial dengan 3 kali kenaikan harga BBM.

Pemerintah juga gagal menegakkan hukum atas kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Soeharto, keluarga, dan kroninya. Pemerintah juga gagal mengadili kasus kejahatan HAM, seperti kasus Trisakti 12 Mei, kerusuhan 13-15 Mei, serta kasus Semanggi I dan II.

Sidik Pramono
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network

Ungkapan itu adalah satu dari sekian banyak slogan yang digunakan masyarakat untuk menggambarkan kekecewaan mereka terhadap keputusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri menaikkan harga BBM, tarif dasar listrik (TDL), dan tarif pembicaraan telepon secara bersamaan di awal 2003 silam.

Masa-masa itu telah berlalu. Pemerintahan telah berganti. Tetapi apa daya, asumsi-asumsi yang digunakan untuk menaikkan harga BBM tetap sama: subsidi BBM —terlebih di saat harga minyak di pasar dunia melambung tinggi— dianggap sebagai beban keuangan negara, atau, subsidi dinilai akan membuat rakyat menjadi malas.

Asumsi yang sekilas tampak benar, namun bila diteliti lagi lebih banyak salahnya.

Harga minyak mentah di pasar dunia terus melambung tinggi, rocketing, kata orang sini. Beberapa hari lalu sempat menyentuh angka 117 dolar AS per barel. Sungguh suatu catatan baru dalam sejarah.

Adapun di Jakarta, pemerintah pusat sedang mempertimbangkan kemungkinan menaikkan harga BBM di pasar domestik. Bila sungguh tega, maka ini adalah kenaikan harga BBM untuk kali ketiga sejak SBY menjadi presiden RI.

Ini juga akan menjadi catatan sejarah.

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Indra J Piliang, beberapa hari lalu mengatakan, bila SBY menaikkan harga BBM menjelang pemilu sama saja artinya dengan bunuh diri. Dapat dipastikan, SBY akan menghadapi kemarahan rakyat yang merasa beban kehidupan mereka semakin berat.

Apalagi, sambung Indra seperti dikutip Harian Rakyat Merdeka, SBY pernah berjanji tak akan menaikkan harga BBM setelah ia menaikkan harga BBM tahun 2005.

Adapun ekonom Kwik Kian Gie kembali menegaskan, sungguh aneh bila kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional dijadikan alasan untuk menaikkan harga BBM di pasar domestik. Kenaikan harga minyak mentah di pasar dunia, sebut Kwik, justru mengatrol pendapatan negara.

Penerimaan negara dari sektor minyak, masih kata mantan kepala Bappenas ini, mencapai ratusan triliun rupiah.

Menurut perhitungan Kwik, seperti dikutip Harian Rakyat Merdeka, penerimaan hasil BBM masih lebih besar dari biaya impor minyak yang sangat dipengaruhi harga pasar.

Produksi minyak Indonesia diperkirakan 1 juta barrel per hari. Jika 70 persen produksi untuk konsumsi dalam negeri, maka total produksi minyak Indonesia setahun adalah 40, 624 juta kiloliter. Sementara konsumsi minyak nasional sekitar 60 juta kiloliter per tahun. Akibatnya, perlu impor 19,375 juta kiloliter. Dengan harga minyak dunia 100 dolar AS per barrel maka untuk impor pemerintah merogoh saku sebesar Rp 121,9 triliun.

Biaya impor ini sebetulnya dapat ditutupi dari hasil kelebihan biaya produksi minyak di dalam negeri. Biaya untuk mengeduk, mengilang dan menyalurkan minyak ke stasiun pengisian bahan bakar, masih kata Kwik, hanya 630 perak.

“Jika bensin dijual Rp 4.500, maka masih untung Rp 3.870.”

Kelebihan biaya produksi ini lalu dikalikan 40,624 juta kiloliter nilainya mencapai Rp 157,216 triliun.

“Walaupun harga minyak naik sampai 100 dolar per barrel, pemerintah masih untung sekitar Rp 35 triliun,” ujarnya membeberkan hasil perhitungannya.

“Minyak itu digali dari perut bumi Indonesia, masak pemerintah mau menghargainya berdasarkan harga internasional? Ini kan lucu,” demikian Kwik.

Rizal Ramli, punya jurus lain untuk menghentikan keinginan pemerintah menaikkan harga BBM.

Rizal yang kini memimpin Komite Bangkit Indonesia (KBI) mengatakan, untuk mengurangi biaya impor pemerintah harus menyikat mafia minyak, misalnya Mr. R, seorang warga Indonesia yang berdomisili di Singapura.

Rizal yang berbicara di ajang Konsolidasi Pemuda, Mahasiswa dan Aktivis Pergerakan KBI di Gedung PKBI, Jakarta, hari Kamis waktu Indonesia, mengatakan si Mr. R ini punya hubungan dekat dengan Istana.

Nah, siapakan dia?

Juga menurut Rizal yang pernah jadi Menko Ekuin, sang Mr. R memungut 2 dolar AS dari setiap barrel minyak yang diimpor Indonesia. Jika jumlah impor Indonesia mencapai 300 juta barrel per tahun, maka mafia minyak ini akan menangguk untung 600 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,73 triliun.

“Sikat dong mafia ini, jangan hanya nyanyi-nyanyi doang. Kalau ini dilakukan, kita menggunakan minyak mentah dalam negeri maka biaya produksi BBM akan rendah,” tegas Rizal, sang lokomotif perubahan ini seperti dikutip Harian Rakyat Merdeka.

Nah, para pakar sudah berbicara blak-blakan dengan maksud agar pemerintah membuka mata dan hati sehingga tidak lagi menaikkan harga BBM.

Kalaulah pemerintah tetap tega, hal apa yang dapat kita lakukan sebagai rakyat biasa?

Membayangkan mulut SBY bau solar, lalu berteriak-teriak di jalan? Mengulangi gerakan 2003 yang berujung pada kekalahan Megawati dalam Pilpres 2004?

Dari www.teguhtimur.com

Jakarta – Ratusan mahasiswa Yogyakarta melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Pertamina pun dipelesetkan menjadi Pertahun Minyak Naik.

Unjuk rasa dalam rangka memperingati 10 tahun reformasi ini, Senin (12/5/2008), dilakukan dari berbagai titik, seperti bundaran kampus UGM, Kampus UII dan Tugu Yogya.

Di Bundaran UGM, unjuk rasa diikuti ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Indonesia. Di kampus UII, aksi demo dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) UII. Sedangkan di Tugu Yogya, unjuk rasa dilakukan oleh Komite Rakyat Bersatu.

Dari titik-titik tersebut, para demonstran kemudian berjalan kaki menuju kantor Pertamina Unit Pemasaran IV DIY, Jl Mangkubumi. Sesampai di kantor tersebut, massa langsung mencoba masuk ke dalam.

Namun niatan tersebut tidak terlaksana karena para demonstran dihadang aparat kepolisian. Akibatnya, para demonstran hanya bisa berorasi di depan pintu masuk kantor Pertamina.

“Pemerintahan SBY-JK harus segera menurunkan harga sembako dan BBM. Pertamina sekarang berarti Pertahun Minyak Naik,” Arif, salah seorang koordinator lapangan aksi tersebut. ( djo / nrl )

Jakarta – Interupsi bertubi-tubi menggema di Gedung Nusantara II DPR. Sejumlah anggota DPR menentang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada akhir Mei 2008.

Hujan interupsi itu terjadi saat dimulainya sidang paripurna DPR yang hanya mengagendakan mendengarkan pidato pembukaan dari Ketua DPR. Sejumlah juru bicara fraksi secara bergantian menyampaikan penolakannya.

“Kenaikan BBM terlalu terburu-buru, apalagi data untuk BLT (bantuan langsung tunai) masih menggunakan data lama. Belum naik saja harga bahan baku sudah naik. Dengan pertimbangan tersebut kami mnolak tegas kenaikan harga BBM,” kata juru bicara FKB Abdullah Azwar Anas di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2008).

Senada dengan Anas, anggota FKB Aryo Wijanarko menilai pemerintah sudah tidak peka lagi dengan penderitaan rakyat. Dia pun meminta DPR segera bersikap.

Penolakan juga datang dari juru bicara FPAN Dradjad Wibowo. Dia meminta Presiden SBY tidak mengingkari janjinya. Karena sebelumnya, SBY berjanji tidak akan lagi menaikkan harga BBM.

“Kita tidak boleh membiarkan pemimpin melupakan janjinya. Ini tidak bagus untuk membangun karakter bangsa Indonesia. FPAN menolak kenaikan BBM,” kata Dradjad.

Sementara itu, anggota FPDIP Effendi Simbolon meminta Presiden SBY harus dihadirkan di depan paripurna untuk mengklarifikasi keputusannya. SBY juga harus menjelaskannya kepada rakyat.

“Kita tidak interpelasi atau angket, tetapi DPR perlu undang Presiden untuk menjelaskan secara resmi kepada rakyat melalui DPR. Karena antar menteri, dan bahkan presiden dengan wapresnya tidak sejalan lagi, penjelasannya berbeda,” kata Effendi. ( fiq / fay )

SAAT ini langkah untuk segera menaikkan harga BBM seakan menjadi sebuah langkah kebijakan paling rasional dan paling tepat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan APBN. Opini tersebut terbentuk akibat gencarnya kampanye bahwa penyelamatan APBN akibat tingginya harga minyak dunia hanya dapat diselesaikan dengan menaikkan harga BBM.

Masih segar dalam ingatan kita berbagai upaya penciptaan opini untuk mendukung kenaikan harga BBM sebesar 126% pada bulan Oktober 2005. Saat terjadi kenaikan harga minyak dunia, pemerintah SBY dan berbagai lembaga pendukung sibuk memberikan argumentasi bahwa dampat buruk yang terjadi hanya bisa diatasi dengan kenaikan harga BBM. Berbagai proposalpun diajukan untuk memuluskan dan mempercepatan kenaikan harga BBM. Mulai dari alasan untuk menyelamatkan ekonomi, menjawab ketidakpastian pasar hingga keyakinan bahwa kenaikan harga BBM justru akan menjadi obat untuk mengurangi kemiskinan, dll.

Segala argumentasi untuk mendukung kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005 akhirnya terbukti ngawur. Angka kemiskinan justru meningkat dari 31,1 juta jiwa (2005) menjadi 39,3 juta jiwa (2006). Demikian pula inflasi mengalami kenaikan tajam sebesar 17,75% (2006). Di sisi industri, kenaikan harga BBM untuk kedua kalinya tahun 2005 tersebut telah mendorong percepatan deindustrialisasi, Bila pada tahun 2004 sektor manufaktur masih tumbuh 7,2% maka pada tahun 2007 hanya tumbuh sebesar 5,1%. Ini terjadi karena industri ditekan dari dua sisi yakni peningkatan biaya produksi dan merosotnya demand akibat menurunnya daya beli masyarakat. Penambahan jumlah penganggur dari 9,9% (2004) menjadi 10,3% (2005) dan 10,4% (2006) pun akhirnya tidak terelakkan.

Dampak kenaikan harga BBM juga sangat panjang. Perhitungan dampak kenaikan harga BBM yang ngawur telah mengakibatkan pemerintah SBY lalai untuk membuat kebijakan antisipasinya. Akhirnya, beban rakyat terus meningkat akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Jumlah rakyat miskin terus bertambah dan bahkan di sejumlah daerah, rakyat menderita kekurangan gizi atau busung lapar hingga banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh masyarakat kelompok bawah akibat himpitan ekonomi.

Saat ini desakan untuk segera menaikkan harga BBM kembali terjadi. Sebagaimana tahun 2005, kenaikan harga minyak mentah dunia tidak segera direspon dengan berbagai kebijakan penyelamatan ekonomi tetapi pemerintah SBY justru gencar menciptakan opini pembenaran kenaikan harga BBM. Awalnya pemerintah SBY sibuk menjelaskan bahwa dampak buruk kenaikan harga minyak dunia tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga negara-negara lain. Kemudian disusul dengan pidato presiden SBY yang meminta rakyat memahami bila pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM.

Sebagaimana tahun 2005, sebagian anggota Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, terutama yang selama ini dikenal pro-kreditor dan lembaga internasional, bahkan juga mengusulkan untuk kembali meningkatkan utang. Alternatif ini menunjukkan tidak adanya kreatifitas dan tidak adanya upaya pemerintahan SBY untuk menghilangkan ketergantungan Indonesia kepada lembaga keuangan internasional. Padahal dalam APBNP tahun 2008 telah direncanakan utang baru sebesar Rp 48 triliun dan penerbitan SUN, obligasi, dll sebesar Rp 117 triliun.

Tim Indonesia Bangkit menilai rencana kenaikan harga BBM sebagai sebuah kebijakan panik (panic policy) dan sangat tidak adil. Beberapa argumentasi kami adalah:

1. Rendahnya Kredibilitas Prediksi Tim Ekonomi Pemerintah SBY-JK

Tingginya harga minyak mentah dunia yang mengakibatkan kepanikan Pemerintah SBY-JK, terjadi akibat lemahnya kredibilitas prediksi Tim ekonomi atas asumsi-asumsi APBN 2008, termasuk prediksi harga minyak, sehingga pada akhirnya harus dibayar dengan mahal.

Ditengah tren harga minyak dunia yang terus meningkat pada tahun 2007, dalam asumsi dasar APBN 2008 pemerintah SBY yang sangat optimistis malah memprediksi harga minyak hanya sebesar US$60 per barel. Prediksi produksi minyak sebesar 1,03 juta barel/hari juga diragukan karena realisasi tahun 2007 hanya sekitar 910 ribu barel per hari. Sementara dalam Nota Keuangan 2008 tidak dijelaskan kebijakan terobosan yang akan dilakukan untuk mendorong tingkat produksi. Hal ini mengakibatkan keraguan para pelaku pasar terhadap kredibilitas anggaran pemerintah.

Menyadari kelemahan prediksi ini, hanya satu bulan setelah APBN 2008 mulai berjalan, pemerintah SBY-JK meminta percepatan pembahasan RAPBN P 2008 kepada DPR dari jadwal rutin bulan Juli menjadi bulan Februari. Namun, dalam APBNP tidak tercantum berbagai langkah seperti yang diusulkan oleh Tim Indonesia Bangkit seperti mengurangi alokasi anggaran pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri, bunga rekap, pemangkasan biaya pengadaan BBM, dll.

Harga minyak pun direvisi menjadi US$95 per barel, dengan jumlah produksi sebesar 927 barel per hari tanpa alternatif kenaikan harga BBM. Sebelum sempat APBNP 2008 dijalankan, Menteri Keuangan kembali revisi harga minyak sebesar US$110 per barel, percepatan kenaikan harga BBM dan bersamaan dengan revisi asumsi-asumsi lainnya seperti pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 6%, inflasi menjadi 8,5-9,5%, dll.

Kredibilitas prediksi pemerintah yang sangat lemah inilah yang telah mengakibatkan ketidakpercayaan pasar. Tetapi oleh Tim Ekonomi pemerintah, ketidakpercayaan pasar dibelokkan sebagai akibat penundaan kenaikan harga BBM.

2. Kenaikan Harga BBM Sebagai Pilihan Pertama Pemerintah SBY-JK, tetapi Telah Diklaim Sebagai Pilihan Terakhir

Tidak ada kemauan politik (pilitical will) dan keberanian dari Pemerintah SBY-JK untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan ekonomi akibat tingginya harga minyak, yang mengedepankan prinsip pembagian beban (burden sharing) yang adil. Hal ini mengakibatkan seolah-olah klaim Presiden SBY bahwa kenaikan harga BBM yang akan dilakukan sebagai pilihan terakhir adalah sebuah kebohongan publik. Karena faktanya masih banyak langkah-langkah kebijakan penyelamatan ekonomi lain yang belum dilakukan sebelum menaikan harga BBM.

Beban APBN karena turunnya tingkat produksi akan lebih besar dibanding karena tingginya harga minyak dunia. Bila tingkat produksi minyak dapat dipertahankan di atas 1 juta barel per hari, maka dampaknya terhadap APBN akan relatif lebih kecil. APBN justru akan diuntungkan dengan tingginya harga minyak. Namun, langkah ini tidak pernah dilakukan karena memang akan memaksa Menteri ESDM untuk merevisi UU Migas yang berarti harus pula merevisi kebijakan liberalisasi sektor energi yang telah dilakukan secara ugal-ugalan.

Dalam paper yang direlease pada tanggal 25 Juli 2005, ”Kenaikan Harga BBM: Pilihan Akhir yang Harus Didahului Reformasi Tata Niaga Minyak Bumi dan Gas, Program Anti Kemiskinan yang Efektif, Renegosiasi”, TIB telah memberikan masukan langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan sebelum memilih kenaikan harga BBM. Langkah tersebut antara lain:

* Reformasi Tata Niaga Minyak Bumi dan Gas: Hapus Brokers Pemburu Rente

Telah menjadi rahasia umum, bahwa proses pengadaan dan distribusi BBM oleh Pertamina sarat dengan KKN dan ketidakefisienan. Selama ini, volume pasokan BBM, baik yang diproduksi oleh kilang dalam negeri maupun yang diimpor, jauh lebih tinggi dibanding jumlah BBM yang benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat dan industri.

* Revisi Formula Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam merubah perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas yaitu pertama, alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas diperhitungkan berdasarkan dana penerimaan pemerintah di sektor minyak bumi dan gas setelah dikurangi subsidi BBM. Dengan kebijakan ini, perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas masih tetap memperhitungkan fluktuasi harga minyak dunia, akan tetapi dana yang dibagikan adalah dana penerimaan pemerintah setelah dikurangi pengeluaran subsidi. Alternatif kedua adalah dengan mematok (freeze) besarnya alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas. Langkah kebijakan ini dilakukan dengan mengubah cara perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas yang semula mengikuti perubahan harga minyak dunia diganti dengan cara perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas secara tetap (tidak didasarkan pada harga minyak dunia), berapa pun realisasi harga minyak mentah dunia.

* Meningkatkan Mobilisasi Dana Alternatif

Beban berat APBN dapat diselesaikan dengan melakukan berbagai langkah kebijakan untuk melakukan burden sharing kepada semua stakeholders baik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, kreditor kalangan bisnis maupun masyarakat luas. Langkah terobosan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah APBN adalah dengan memobilisasi dana alternatif. Terdapat beberapa sumber dana yang dapat dioptimalkan, antara lain:

Ø Optimalisasi Penggunaan Dana-dana Pemerintah
Ø Optimalisasi penerimaan Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas
Ø Memperbaiki manajemen utang dan restrukturisasi utang dalam negeri
Ø Dll.

* Melaksanakan Program Anti Kemiskinan yang Efektif
* Menyusun strategi diversifikasi energi

Meskipun langkah-langkah tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek maupun jangka panjang, akan tetapi pada tahun 2005 pemerinth SBY-JK langsung menyatakan tidak layak dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Tahun 2008, pemerintah SBY-JK dan para pendukung kebijakan kenaikan harga BBM kembali lagi memberikan alasan yang sama untuk tidak melaksanakan langkah-langkah yang lebih adil tersebut. Bila alasannya sama, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah SBY-JK selama 2-3 tahun ini? Tidak ada alasan lain kecuali pemerintah SBY-JK dengan kebijakan Washington Konsensus memang akan menghapuskan berbagai subsidi termasuk subsidi BBM bagi masyarakat, meskipun masih sangat dibutuhkan.

3. Kenaikan Harga BBM Tanpa Persiapan Matang dan Kebijakan Dukungan Sangat Merugikan Kinerja Ekonomi Nasional

Pengelolaan kebijakan fiskal yang lemah serta rencana kenaikan harga BBM yang diwacanakan akan segera dilakukan meski tidak didukung oleh persiapan yang matang akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat terutama menengah bawah serta daya saing dan ketahanan sektor industri terutama menengah dan kecil. Disamping kerugian ekonomi juga ada potensi timbulnya dampak sosial yang buruk.

Salah satu program yang akan dilakukan oleh pemerintah SBY-JK, sebagaimana tahun 2005, adalah memberikan kompensasi bagi masyarakat miskin. Tahun 2005 pemerintah SBY memberikan BLT sebesar Rp 100.000 per bulan per keluarga bagi keluarga miskin selama satu tahun. Banyak kelemahan dari program kompensasi ini antara lain besaran BLT tidak dapat mengkonversi tambahan beban orang miskin karena jumlah tersebut adalah hasil perhitungan bila harga BBM naik 30-40%, sementara faktanya BBM naik 126%. Selain juga masalah salah sasaran. Meskipun telah dilakukan pendataan oleh BPS, diprediksi ada sekitar 15-20% keluarga miskin yang tidak terjaring karena berbagai alasan.

Tahun 2008, pemerintah SBY-JK tanpa persiapan matang akan mengulang program tersebut. Padahal koreksi terhadap program dan mekanisme belum dilakukan. Demikian juga data yang akan dijadikan data based juga data yang telah out of date karena akan menggunakan data penerima BLT tahun 2005. Dengan gambaran ini dapat dipastikan tingkat efektifitas dari program BLT akan sangat rendah. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2006 muncul keluarga miskin baru yang belum terdata akibat berbagai kebijakan ekonomi pemerintah SBY-JK yang tidak berpihak kepada kelompok masyarakat bawah.

Dari berbagai argumen di atas, Tim Indonesia Bangkit meminta pemerintah SBY-JK segera melakukan langkah-langkah kebijakan yang adil, dimana ada burden sharing dalam menghadapi beban APBN akibat tingginya harga minyak dunia. Menaikan harga BBM adalah cara gampangan yang membebankan dampak persoalan kepada masyarakat. Padahal cukup banyak dana APBN yang digunakan untuk membiayai birokrasi yang tidak efisien bahkan sangat tidak adil seperti telah dilakukan Menteri Keuangan dengan menaikan biaya renumerasi Departemen Keuangan sebesar Rp. 5 Triliun lebih pertahun. Pengalaman kenaikan harga BBM tahun 2005, dampak kerugian sosial ekonomis yang ditimbulkan jauh lebih besar dan tidak sebanding dengan penghematan finansial yang diperolah dalam APBN.

Berita utama Pos Kota hari Sabtu (10 Mei 2008 ) berjudul “5 Warga Bunuh Diri.” Isi berita mengungkapkan, ternyata dalam waktu yang hampir bersamaan, di tempat terpisah, ada lima warga Kabupaten Serang, Banten, yang ditemukan mati karena bunuh diri. Dua di antaranya karena masalah kesulitan ekonomi, bahkan ada yang spesifik menyebut karena rencana kenaikan harga BBM.

Dua warga itu adalah Jamaksari (32) dan Ma’mun (59). Jamaksari adalah warga Kampung Kemanisan RT 03/02, Desa Kebuyutan, Kecamatan Tirtayasa.

Buruh tani, yang sering kerja serabutan ini, menggantung diri dengan tali plastik, yang diikat di dahan pohon petai, di kebun milik warga setempat.

Jamaksari tampaknya putus asa, karena tak mampu lagi mencukupi kebutuhan keluarganya. Sehari sebelumnya, korban sempat berkeluh kesah kepada para tetangga, bahwa ia sangat terpukul dengan rencana kenaikan harga BBM.

“Sekarang saja hidup saya susah, karena miskin. Apalagi nanti, kalau harga minyak dan bensin jadi naik, tambah susah lagi. Saya sudah tak tahan hidup, malu sama keluarga, pingin mati saja,” kata Jamaksari, seperti dituturkan para tetangganya.

Menurut para tetangga, Jamaksari, bapak dari tiga anak ini, juga bingung lantaran tak mampu mengembalikan gabah yang dipinjamnya. Ia tercatat punya utang gabah sebanyak tiga kuintal ke mushola, dan utang dua kuintal lagi ke tetangganya. Ditambah lagi, ada sejumlah utang lain, kepada warga kampung.

Dalam surat wasiat yang ditemukan di saku korban, Jamaksari berpesan (pada istrinya), “Neng, titip anak. Kakak sudah tidak tahan lagi. Inilah yang bisa saya titipkan. Jamak minta tobat. Ibu, semuanya, jangan menyalahkan siapa-siapa. Ini murni bunuh diri, nebus dosa. Salam untuk bapak, uwak, sekalian.”

Sementara itu, di tempat pemakaman umum, Kampung Ciembe, Desa Cibeureum, Kecamatan Maja, ditemukan satu korban lain yang bunuh diri dengan cara yang sama, yaitu gantung diri. Mayat Ma’mun ditemukan warga yang kebetulan melintas. Aksi nekad kakek dari lima cucu ini juga diduga kuat akibat himpitan ekonomi. Apalagi harga-harga kebutuhan pokok terus melambung.

Beberapa hari sebelum menggantung diri, Ma’mun yang bekerja sebagai petani sempat mengeluhkan harga-harga kebutuhan pokok yang terus melonjak. Sangat bisa dipahami, karena –menurut para tetangga– untuk makan sehari-hari saja, Ma’mun selama ini sering mengutang di warung.

Jamaksari dan Ma’mun hanyalah segelintir contoh dari jutaan rakyat Indonesia, yang akan terpukul keras oleh kenaikan harga BBM. Mereka mungkin tidak bisa paham, mengapa di negeri yang tanggal 20 Mei mendatang akan memperingati 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional ini masih ada (dan banyak) orang yang nafkah hidupnya sangat rawan. Sedikit gejolak ekonomi saja sudah bisa membuat kehidupan mereka dan keluarganya ambruk.

Para pemimpin bangsa harus sadar, setiap langkah dan kebijakan yang mereka ambil punya dampak besar, bahkan bisa sangat fatal, pada kehidupan rakyat. Saya tulis essay singkat ini, sekadar sebagai pengingat, bahwa masih ada jutaan Jamaksari dan Ma’mun lain beserta para keluarganya, yang nasibnya patut kita perhatikan benar-benar.

Saya pribadi tak punya cukup uang dan dana untuk membantu mereka secara langsung. Sebagai jurnalis, yang bisa saya lakukan hanya menulis, dan itulah yang saya lakukan sekarang. Semoga tulisan pendek ini bisa ikut menyumbang ke arah terwujudnya Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 10 Mei 2008
Satrio Arismunandar
Dikutip dari milis

JAKARTA – Pemerintah sudah tidak kuat mengikuti kenaikan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pilihan harus menaikkan harga BBM terpaksa diambil untuk mengantisipasi jebolnya anggaran negara yang terkuras akibat semakin membengkaknya subsidi.

Bagi Presiden SBY, pilihan tersebut terpaksa diambil, meski melanggar janjinya. Sebelumnya, beberapa kali RI-1 itu bersikukuh tak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga 2009. Tapi, kenaikan harga minyak dunia yang kini mencapai USD 116 per barel membuat presiden berubah pikiran.

Kepastian menaikkan harga BBM tersebut diputuskan dalam rapat terbatas sore kemarin (5/5). Hadir dalam rapat itu Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menkominfo Mohammad Nuh, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta.

Rapat yang berlangsung 2,5 jam tersebut memang khusus membahas soal subsidi BBM. “Melihat situasi yang kita hadapi sekarang, dari keadaan di luar maupun situasi di dalam negeri, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk mengamankan APBN 2008 maupun 2009,” kata Boediono dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin.

Fokus kebijakan tersebut menyangkut subsidi BBM dan listrik. Akan dikeluarkan satu paket kebijakan yang terdiri atas tiga elemen yang saling terkait. “Yakni, penghematan total, kenaikan harga BBM bersubsidi secara terbatas, dan kompensasi untuk masyarakat miskin,” jelasnya.

Penghematan total, kata Boediono, mulai dilakukan. Misalnya, konversi minyak tanah ke elpiji, penghematan listrik, hingga penerapan smart card untuk premium dan solar serta penerapan kartu kendali untuk minyak tanah. Langkah-langkah penghematan akan ditingkatkan seoptimal mungkin.

Dia menyatakan, pemerintah juga akan mengoptimalkan penerimaan APBN. Termasuk, menghemat belanja negara dengan memotong anggaran di kementerian serta departemen.

Mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi secara terbatas, Boediono tidak menjelaskan secara rinci. Namun, dia menjamin harga BBM baru nanti tetap bisa dijangkau masyarakat secara umum. “Soal waktu dan besarnya kenaikan, tunggu saja, sabar. Kalau sudah siap, akan kami umumkan,” ujar gubernur Bank Indonesia terpilih itu.

Pemerintah, kata dia, sedang menggodok program kompensasi kenaikan harga BBM. Dengan demikian, kelompok masyarakat miskin yang diprediksi mendapatkan dampak paling besar atas kenaikan harga BBM bisa diselamatkan.

Sebagian program kompensasi itu akan melanjutkan program lama seperti bantuan tunai langsung dan bantuan operasional sekolah. “Selain itu, akan disiapkan program kompensasi yang baru yang bisa meringankan masyarakat miskin,” tegasnya.

Kenaikan harga BBM nanti, jelas dia, sebenarnya tidak akan berdampak banyak. “Ini semacam realokasi subsidi. Kalau sebelumnya yang mampu ikut menikmati, sekarang khusus untuk yang tidak mampu,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, besaran kenaikan harga BBM nanti memenuhi tiga hal. Yakni, harus bisa ditanggung masyarakat, pelaku ekonomi, dan sustainable terhadap APBN. “Dari sisi timing, tidak menimbulkan erosi terhadap kepercayaan atau ketidakpastian,” katanya.

Sinyal kenaikan harga BBM tersebut, menurut Sri Mulyani, memiliki arti penting agar masyarakat dan dunia usaha tahu bahwa pemerintah tidak membiarkan subsidi APBN meledak. “Kepercayaan jangan sampai merosot karena ketidakpastian subsidi,” tuturnya.

Setelah harga BBM naik, lanjut Sri Mulyani, APBN-P akan terus dipertahankan. Asumsi-asumsi yang dipakai di APBN-P, seperti harga minyak dunia USD 95 per barel dengan toleransi USD 100 per barel, akan tetap sama. “Defisit APBN juga harus di bawah 2 persen atau Rp 94,5 triliun,” katanya.

Sinyal kenaikan BBM memang sudah ditunjukkan SBY sebelumnya. SBY yang awalnya bersikukuh mempertahankan harga BBM hingga 2009, dalam sebulan terakhir mulai goyah. Apalagi setelah mendapat desakan dari sejumlah kalangan, seperti Kadin, DPR, hingga kalangan pers.

Siang kemarin, SBY mengundang pimpinan media cetak dan elektronik untuk santap siang bersama. Salah satu agenda yang dibahas adalah menyangkut subsidi BBM. Beberapa yang hadir, antara lain, Ketua Umum Serikat Pekerja Suratkabar (SPS) Dahlan Iskan (Chairman Jawa Pos Group), Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama, CEO MNC Hary Tanoesoedibjo, Pemimpin Media Group Surya Paloh, dan Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Karni Ilyas (TV One).

Hadir juga sejumlah pemimpin redaksi, antara lain, Rohman Budijanto (Jawa Pos), Rosiana Silalahi (SCTV), Arif Suditomo (RCTI), dan Ramadhan Pohan (Jurnal Nasional).

Dalam pertemuan itu, SBY mengatakan persoalan sekarang bukan lagi menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM. Perdebatan itu sudah selesai. “Sekarang kalau naik, naik berapa, komoditas apa saja, apakah 20 persen, apakah 25 persen, apakah 30 persen, dan mengapa sampai pada angka itu. Kemudian, instrumen yang menyertai itu apa saja,” kata SBY.

Menurut SBY, saat menaikkan harga BBM pada 2005 lalu, butuh waktu 2-3 minggu untuk menyiapkan kebijakan yang menyertai kenaikan harga BBM. Saat ini, kata SBY, pemerintah punya program sosial seperti bantuan langsung tunai yang bernilai triliunan rupiah. Juga program beras untuk rakyat miskin, bantuan operasional sekolah, dan askeskin atau jamkesmas.

Selain itu, lanjut SBY, juga ada bantuan tunai bersyarat, jaminan sosial bencana, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri, dan kredit usaha rakyat dengan pola penjaminan pemerintah.

SBY lantas bercerita, beberapa waktu lalu, ada seorang businessman datang. Pengusaha itu menyatakan, kalangan menengah dan atas mampu menanggung kenaikan BBM. “Tolong presiden pikirkan rakyat miskin dan setengah miskin,” kata SBY menirukan perkataan pengusaha yang menemuinya. “Saya respek dengan yang seperti itu. Artinya, part of the solution. Mungkin, ada noise tapi that’s oke. Dalam demokrasi itu ada noise,” sambungnya.

Soal produksi minyak, menurut SBY, pemerintah menghendaki USD 1 juta per hari. Wakil Presiden Jusuf Kalla, kata SBY, telah mengumpulkan para production sharing contractor untuk mendapatkan komitmen tentang produksi minyak. “Memang dilakukan eksplorasi baru, tapi masih 2 atau 3 tahun lagi, kita bicara lifting, bicara production, bicara riset yang ada di maskapai itu,” jelasnya.

Dengan kenaikan harga minyak dunia, kata SBY, mestinya penerimaan negara makin besar. Hanya, persoalannya, subsidi negara itu berbeda. Tidak semua negara menyubsidi BBM. “Jadi, challenge kita adalah subsidi itu. Di samping masalah subsidi minyak, saya juga menggenjot produksi pangan. PLTU 10.000 megawatt juga kita kebut, tapi secepat-cepatnya 2009,” terangnya.

Sebelum ada kenaikan harga BBM, SBY ingin semua siap lebih dahulu. “Apakah ada risiko? Selalu ada. Risiko politik, sosial, keamanan, dan sebagainya. Semoga keputusan yang tidak mudah ini dirahmati dan membawa solusi bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.

Data Penduduk Miskin Diperbarui

Sekretaris Utama Bappenas Syahrial Loetan mengatakan, pemerintah saat ini menyiapkan sejumlah skenario program kompensasi kenaikan harga BBM. “Mungkin pemerintah mempertimbangkan bagaimana daya mereka (penduduk miskin) yang sudah sedemikian rendah tersebut dibantu BLT (bantuan langsung tunai). Tapi, itu baru skenario, belum final diputuskan,” kata Syahrial di kantornya kemarin (5/5).

Untuk itu, lanjut Syahrial, pemerintah akan memperbarui data penduduk miskin yang dibuat pada 2005 dan 2006. “Itu memang seharusnya sekarang di-update kembali,” kata Syahrial. Namun, menurut dia, data tersebut masih cukup baik dijadikan patokan awal pemberian bantuan. Saat ini, pemerintah memiliki data 19,1 juta RTM (rumah tangga miskin).

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan, jika pemerintah menggunakan skenario kenaikan harga BBM 28,7 persen pada 1 Juni, akan dihemat anggaran hingga Rp 25 triliun. “Sebagian dialokasikan untuk bantuan langsung tunai (BLT) Rp 11,5 triliun dan Rp 8,4 triliun untuk mengurangi defisit dari 2,1 persen PDB (produk domestik bruto) menjadi 1,9 persen,” jelas Harry.

Namun, Harry menyarankan agar defisit tetap berada di posisi 2,1 persen PDB. Dengan demikian, dana Rp 8,4 triliun bisa digunakan untuk program-program padat karya. “Dana tersebut, kalau untuk membayar tenaga kerja, akan membuka lapangan kerja baru hingga 700 ribu orang,” ungkap anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Salah satu simulasi kenaikan harga BBM yang sudah diterima DPR adalah harga premium dinaikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Lalu, harga solar dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.500 dan minyak tanah dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500. (tom/sof)